Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Perbekel

30 Januari 2020
Administrator
Dibaca 537 Kali
Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Perbekel

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA 

BERDASARKAN PERMENDAGRI 84 TAHUN 2015 TENTANG SOTK PEMERINTAH DESA

A. KEDUDUKAN : 

    • berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

 

B. TUGAS :

    • Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

 

C. FUNGSI :

    • menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
    • melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
    • pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
    • pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    • menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

 

BERDASARKAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. KEDUDUKAN : 

    • berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

 

B. KEWENANGAN :

    • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    • menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    • menetapkan PPKD;
    • menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    • menyetujui RAK Desa; dan
    • menyetujui SPP.

 

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (Bagian Kesatu Pasal 3 ayat (3) Permendagri 20 Tahun 2018), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image