Pemerintahan

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala Desa

29 Januari 2020
Admin
Dibaca 39 Kali
PERBEKEL DESA SARIMEKAR
Nama KETUT REKA BUDIARTA
Tempat, Tanggal Lahir Runuh, 26 Juli 1977
Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Alamat Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar
Nomor/Tanggal SK Penetapan 141/31/HK/2020 / 07 Januari 2020
Menjabat Sejak 2020

A. BERDASARKAN PERMENDAGRI 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA (SOTK).

KEDUDUKAN :

    • berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

TUGAS :

    • Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

FUNGSI :

    • menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa,
      pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
    • melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
    • pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
    • pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
    • menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

B. BERDASARKAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

KEDUDUKAN :

    • berkedudukan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

KEWENANGAN :

    • menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    • menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    • melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    • menetapkan PPKD;
    • menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    •  menyetujui RAK Desa; dan
    • menyetujui SPP.
Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar
CAPTCHA Image